PENILAIAN KINERJA GURU / PKG

PK Guru akan dimulai tahun pelajaran 2013/2014 yaitu mulai bulan Juli tahun 2013 ada penilaian oleh kepala sekolah.

Bintang Empat Guru, KS, Pengawas

Program padamu negeri yang berjenjang antara guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam pengisian data dapat saling membantu dan memantau dalam memperoleh bintang, sehingga terjalin kerjasama yang sangat bagus.

KURIKULUM 2013

Kurikulum baru tahun 2013 memang harus diterapkan mulai tahun pelajaran 2013/2014 di semua satuan pendidikan dan semua jenjang. Untuk SD pada kelas 1 dan 4 dulu, tetapi yang baru mendapat pelatihan hanya beberapa lembaga saja, yang lain masih menunggu giliran untuk pelatihan. Di sinilah ada kesenjangan sedikit karena start waktu sudah dimulai sedangkan SDMnya atau guru masih kurang informasi tentang kurikulum 2013, padahal harus sudah melaksanakan. Tetapi walaupun begitu kita harus optimis untuk siap melaksanakan kurikulum 2013 yang baru tersebut.

DAPODIK

Program dapodik kembali saat ini harus dikerjakan oleh satuan pendidikan, karena dari data sekolah yang diisikan ke dapodik akan dipakai untuk berbagai program pemerintah bidang pendidikan. Misalnya terkait dana BOS, peningkatan mutu guru, kurikulum 2013, dan sebagainya. Dapodik memang perlu untuk memudahkan akses dan link pendidikan guna peningkatan mutu pendidikan.

PADAMUNEGERI

Kini satuan pendidikan disibukkan dengan pendataan "padamunegeri" yang memuat data guru, data sarana prasarana, data siswa dan sebagainya. Pendataan tersebut digunakan untuk memudahkan akses pendidikan dari dan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Juga untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Tetapi karena berbagai hal masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program padamunegeri tersebut. Perlu penyempurnaan dan proses dalam pelaksanaannya sehingga dapat berhasil dengan baik, juga perlu dukungan dan semangat untuk lebih baik dari semua pihak pada dunia pendidikan.

Mudik

Tradisi mudik khususnya di pulau jawa membawa dampak yang sangat besar pada beberapa sektor, yaitu ekonomi, transportasi, silaturahmi, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain banyak membawa korban ketika arus mudik di jalan raya, karena jumlah pengendara dan sarana jalan yang tidak seimbang. Pada tahun 2013 angka kecelakaan sangat memprihatinkan. Perlu ditinjau ulang sistem yang ada sehingga tradisi mudik dan balik pada masyarakat kita tidak membawa dampak negatif yang besar.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BIDANG KETENAGAAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memastikan proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang baik atas permintaan PNS sendiri atau dimutasikan oleh pejabat yang berwenang melalui usulan Kepala Sekolah bagi Jenjang SMP/SMA/SMK atau Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan untuk Jenjang TK/SD dan/atau dimutasikan oleh pejabat yang berwenang dengan alasan tertentu, di Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan efektif dan lancar.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dimulai dari PNS mengusulkan Mutasi dari Lembaga asal ke lembaga yang dituju sampai dengan PNS memperoleh SK Mutasi.

3. REFERENSI

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

c. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

e. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil

f. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;

g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;

h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

4. DEFINISI

Mutasi PNS = proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan;

UPTD = Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan

Dinas = Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

Kepala Sekolah = Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK 2

PROSEDUR MUTASI PNS DALAM DAERAH

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Mutasi PNS dilaksanakan karena:

a. Atas Permintaan PNS Sendiri;

b. Usulan Kepala UPTD untuk jenjang TK/SD, SKB dan UPTD Laboratorium IPA Bersama, Usulan Kepala Sekolah untuk Jenjang SMP/SMA/SMK;

c. Dipindahkan oleh pejabat yang berwenang karena alasan tertentu

5.2. Mutasi atas permintaan sendiri dapat dilakukan jika PNS telah melaksanakan tugas di satu sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;

5.3. Mutasi PNS dengan usulan Kepala UPTD atau Kepala Sekolah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan dan kekurangan PNS, analisis kompetensi PNS, telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 tahun, dan berstatus suami istri dalam satu lembaga;

5.4. Mutasi PNS oleh pejabat yang berwenang berdasarkan : pertimbangan Analisis Kebutuhan dan Kekurangan PNS, analisis kompetensi PNS, pertimbangan peningkatan mutu pendidikan, berstatus suami istri dalam satu lembaga, dan sanksi pelanggaran disiplin;

5.5. Mutasi PNS ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

6. LAMPIRAN

Atas Permintaan Sendiri

6.1. Permohonan PNS kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD bermeterai 6000 (enam ribu rupiah) dan diketahui Kepala Sekolah (Untuk Jenjang TK/SD) dan Permohonan Guru PNS kepada Kepala Dinas bermeterai 6000 (enam ribu rupiah) dan diketahui Kepala Sekolah (Untuk Jenjang SMP/SMA/SMK);

6.2. Analisis Kelebihan dan Kekurangan guru PNS baik dari sekolah yang akan ditinggalkan maupun sekolah yang akan dituju;

6.3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS dan/atau Penilaian Prestasi Kerja PNS;

6.4. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);

6.5. Foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

6.6. Foto copy Ijazah terakhir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

6.7. Foto copy sertifikat pendidik dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

Bulan Romadhon

Sebulan sudah berpuasa, semoga ampunan diberikan pada kita semua sehingga menjadi fitrah, bulan penuh ampunan akan meninggalkan, semoga semuanya menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Idhul Fitri 1434 H

Selamat Hari Raya Idhul Fitri 1434 H , Semoga kita semua tetap dalam keadaan suci tanpa dosa karena rahmad dan ampunannya.

Link BKD

Link

PUASA

Dengan berpuasa di bulan romadlon diharapkan dapat meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Alloh SWT, baik sekarang maupun di masa mendatang.

Guru

Keberadaan guru sebagai pendidik sekarang ini tidak hanya dituntut pandai mengajar saja tetapi lebih dari guru harus pandai di bidang teknologi informasi karena mau tidak mau atau suka tidak suka pasti membutuhkan ketrampilan untuk melek teknologi dalam perkembangan dunia pendidikan. Kalau tidak mau ketinggalan informasi guru harus belajar komputer dan teknologi, karena hal tersebut merupakan kebutuhan.

Dapodik

Setahun yang lalu dunia pendidikan khususnya para guru disibukkan adanya pengisian dapodik, karena keberadaan dapodik tersebut sangat berkaitan dengan karier dan masa depan kesejahteraan guru. Tidak kalah penting adalah pengolahan data guru secara lengkap yang mudah di akses langsung oleh Kemdikbud, maupun pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

Sekarang ini keberadaan Dapodik untuk sementara digeser oleh program padamu negeri dari kemdikbud, apapun program yang diluncurkan tujuannya adalah demi kebaikan dan peningkatan dunia pendidikan kita.

NUPTK

NUPTK bagi seorang guru seperti SIM bagi penendara sepeda motor, jadi kemanapun guru tersebut mengajar harus tetap dengan NUPTK yang semula. Program Kemdikbud mendatang dapat diikuti oleh guru yang sudah memilik NUPTK. Terutama peningkatan sumber daya manusia agar lebih profesional.

Padamu Negeri

Program padamu negeri membuat bingung operator TIK Sekolah.

PKG

Dengan adanya PKG diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan negeri tercinta, karena PKG atau penilaiaan kinerja guru menuntut seorang pengajar/pendidik harus mempersiapkan diri sebagai profesional di bidangnya. Agar hasil dari pendidikan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.Kinerja seorang guru dalam keseharian akan terekam secara rinci dalam PKG tersebut, dimana pada gilirannya hasil dari PKG tersebut dapat digunakan untuk naik pangkat ke jenjang berikutnya.